topmetro.news – Dalam Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (6/1/2025), anggota dewan Zulham Efendi mengungkapkan berbagai masalah yang ditemukan selama Reses Pertama Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 di Daerah Pemilihan (Dapil) 2.
Masalah-masalah yang disampaikan terkait dengan infrastruktur, lingkungan, kemiskinan, pendidikan, serta perekonomian yang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah.
Dalam laporan hasil reses tersebut, Zulham Efendi menyampaikan pentingnya penanganan masalah tanggul laut di Belawan dan penataan pemukiman kumuh di kawasan tersebut untuk menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Medan 2026.
Ia mengusulkan agar kedua masalah tersebut dimasukkan dalam program prioritas Pemerintah Kota Medan yang tercantum dalam KUA-PPAS 2026.
“Kami meminta Pemko Medan untuk merespons hasil reses DPRD, khususnya di Dapil 2, agar dapat dimasukkan dalam RKPD dan dijadikan program prioritas yang harus dilaksanakan pada tahun 2026. Tanggul laut di Belawan dan penataan pemukiman kumuh di Belawan harus segera diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Zulham.
Zulham menegaskan bahwa reses merupakan kegiatan yang sangat strategis untuk mendengar aspirasi masyarakat dan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Ia berharap meskipun tidak semua usulan dapat diakomodir langsung, namun Pemko Medan melalui Bappeda dapat menetapkan skala prioritas demi tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik.
“Melalui reses ini, kami mengumpulkan banyak usulan yang dapat menjadi bahan masukan dalam perencanaan pembangunan untuk tahun 2023 dan 2024. Kami berharap Pemko Medan melalui Bappeda dapat segera menentukan prioritas pembangunan yang lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat Kota Medan,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menekankan perlunya sinergi antara Pemko Medan dan DPRD dalam mengakomodir setiap usulan masyarakat yang diperoleh melalui reses. Ia berharap agar Bappeda bisa lebih proaktif dalam merumuskan kegiatan yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
“Dengan mempercepat pelayanan publik oleh OPD terkait, kita dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka,” pungkas Zulham.
reporter | Thamrin Samosir
